Menambahkan, Rektor Unikarta Ince Raden dalam diskusi publiknya menyebut persiapan IKN ini terbatas pada kewenangan pemerintah pusat. Terutama, dalam proses pemilihan Kepala Otorita IKN yang beberapa waktu lalu telah dilantik oleh Presiden Jokowi.
"Saya mengharapkan konsep demokrasi tetap ada," beber Ince Raden.
Kendati demikian, Kaltim disebut olehnya seperti ketiban durian runtuh. Ia berharap, pemerintah pusat bersama Kepala Otorita IKN gencar menggelar diskusi dengan para tokoh di daerah. Sehingga, pembangunan IKN Nusantara mendatang, tak bertolak belakang dengan kepentingan bersama, khususnya bagi Kaltim.
"Lahirnya undang-undang ini suatu rahmat untuk kita semua khususnya kaltim yang menjadi IKN Nusantara," tutupnya.
Baca Juga:Pengamat Ekonomi: Proyek IKN Nusantara Jadi Salah Satu Penyebab Rencana Kenaikan PPN
