SuaraKaltim.id - Pemerintah pusat diminta memperhatikan daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tujuannya, agar pembangunan tidak hanya terfokus di kawasan IKN Nusantara saja.
Untuk diketahui, penetapan IKN Nusantara berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
"Pemerintah pusat harus perhatikan daerah penyangga IKN," ujar tokoh masyarakat Kabupaten PPU Nanang Ali, melansir dari ANTARA, Selasa (26/7/2022).
Ia ingin, pembangunan IKN Nusantara bisa dinikmati masyarakat PPU secara keseluruhan. Bukan hanya warga Kecamatan Sepaku.
Baca Juga:Pelaku Parekraf Balikpapan Diminta Maksimalkan Peluang Kehadiran IKN
Ia menyarankan, pemerintah pusat juga bisa melibatkan masyarakat lokal. Terutama, warga PPU dalam proses pembanunan IKN Nusantara.
Sebagai warga PPU, ia mengaku bersyukur. Karena pembangunan IKN Nusantara bakal membawa dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat.
Ia menyebut pula, pembangunan infrastruktur dasar IKN Indonesia baru bakal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah "Benuo Taka" itu.
"Pembangunan ibu kota negara Indonesia baru menunjukkan kemajuan, pemerintah pusat telah mengumumkan proses lelang pembangunan Istana Negara dan kantor kementerian," jelasnya.
Untuk diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga akan membangun sejumlah titik akses jalan penghubung menuju IKN Nusantara.
Baca Juga:Pengawal Jokowi Kini Langsung Kawal IKN Nusantara, Fungsi Intelijen Ditingkatkan
Lelang proyek pembangunan Istana Negara dan kantor kementerian menurut Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Penajam Paser Utara itu, bentuk keseriusan mewujudkan IKN Nusantara.
Tahapan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara terus berjalan, diharapkan target pemindahan ibu kota negara Indonesia tersebut dapat terealisasi pada 2024.
"Proses pembangunan infrastruktur dasar sedang berjalan artinya Presiden serius laksanakan pembangunan IKN," tutup mantan Ketua DPRD PPU 2 periode itu.
