Penerapan Jual Beli Tanah di IKN
Ditanya soal penerapan jual beli elektronik di Ibu Kota Nusantara (IKN) Hadi menjelaskan jika di wilayah tersebut masyarakat bisa melihat zona nilai tanah. Akan tetapi masyarakat sekitar IKN nantinya bisa menjual tanah secara elektronik. Hanya saja untuk saat ini berada di bawah koordinasi Kepala Otorita.
"Khusus untuk wilayah IKN di bawah koordinator kepala otorita, dengan zona nilai tanah itu masyarakat akan tahu," ujarnya.
Saat ini warga di sekitar IKN berharap ganti rugi lahan yang berkeadilan. Namun yang terjadi di lapangan di luar ekspektasi warga. Seperti yang dialami Hamidah warga Desa Pemaluan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Seluas 155 meter persegi di RT 04 Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, PPU.
Baca Juga:Berkaos Cokelat, Jokowi Kembali Tinjau Persemaian Mentawir di Kaltim
Lahan tersebut masuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara. Meski luasan hanya 155 meter persegi, Hamidah justru sangat kecewa dengan nilai ganti rugi yang disodorkan pemerintah untuk lahan yang sudah dikuasainya dengan alas hak sertipikat tersebut.
"Saya bertanya kenapa kok sertipikat diambil. Saya mau tahu harga rumah itu berapa per meter. Saya keberatan kalau memang rumah saya masuk IPAL," kata Hamidah beberapa waktu lalu.
Kontributor: Arif Fadillah
