SuaraKaltim.id - Pleno rekapitulasi perhitungan ulang surat suara telah diselesaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda pada Sabtu (29/06/2024). Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat menerangkan sejumlah kendala dalam proses hitung ulang tersebut.
Salah satunya, keberatan yang disampaikan saksi dari Partai Demokrat.
“Saya sudah jelaskan dalam rapat pleno terbuka, bahwa KPU Kota Samarindahanya melaksanakan semua amar putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK),” tuturnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin (01/07/2024).
Persoalan ini muncul karena ada perubahan jumlah TPS yang dihitung ulang. Pengurangan 1 TPS ini terjadi karena dalam putusan MK terdapat TPS yang disebutkan dua kali yaitu TPS 49 di Kecamatan Samarinda Utara.
Baca Juga:Tambang Batu Bara Ilegal Kembali Merajalela di Jalan Poros Bontang-Samarinda, Warga Diminta Melapor!
Sementara itu TPS 56 Kecamatan Samarinda Utara yang masuk dalam tuntutan, justru tidak muncul dalam putusan MK. Oleh karena itu, KPU Samarinda tidak menghitung TPS 56 tersebut.
“Itu sudah dicatat menjadi kejadian khusus dan itu adalah hak dari partai politik. Tugas kami menampung dan nantinya akan saya sampaikan ke provinsi untuk dilaksanakan rapat pleno terbuka di tingkatan provinsi. Setidaknya, dari penjelasan saya tadi tidak ada bantahan,” ucapnya.
Meskipun ada perubahan dalam administrasi dan beberapa suara sah yang ditemukan dalam amplop yang sebelumnya dianggap tidak sah, Firman memastikan bahwa prinsipnya tidak ada perubahan signifikan dalam penggunaan hak pilih.
Firman memastikan proses penghitungan ulang dilakukan secara transparan dan diikuti oleh semua pihak terkait, termasuk partai politik dan Bawaslu.
"Semua prosesnya diikuti oleh partai politik, baik yang bersengketa maupun yang lain, dan diawasi oleh Bawaslu hingga rekapitulasi tingkat kota ditutup hari ini," katanya.
Baca Juga:Pencarian Anak Tenggelam di Sungai Mahakam Resmi Dihentikan, Basarnas Tetap Lakukan Pemantauan
Firman menyebutkan bahwa hasil rapat pleno terbuka ini akan dikirim ke KPU Provinsi untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat provinsi, sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU RI.
“Berdasarkan jadwal, kami harus mengirimkan hasil rapat pleno dari tingkat kota ke provinsi hari ini, agar besok bisa istirahat," terang Firman.
Firman menanggapi terkait perubahan suara yang terjadi. Hal ini, bukan karena kelalaian. Melainkan kesalahan penempatan surat suara di amplop.
“Itu terjadi karena salah naruh di amplop yang seharusnya sah. Mungkin satunya nyelip waktu di meja sewaktu menyusun, tapi kita hitung ulang akhirnya kita temukan," jelas Firman.
Dalam menghadapi Pilkada mendatang, Firman menyatakan bahwa KPU akan lebih selektif dalam merekrut anggota KPPS yang berkompeten serta memperbanyak bimbingan teknis terkait pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
Kejadian penghitungan ulang dan pemungutan suara ulang di Samarindamenjadi catatan penting untuk memperkuat bimbingan teknis di masa mendatang.
Proses ini menekankan pentingnya peningkatan pemahaman dan keterampilan teknis anggota KPPS untuk menghindari kesalahan serupa di masa mendatang.
Sebagai informasi tambahan, berdasarkan data perolehan suara yang dimiliki oleh masing-masing partai, berikut rincian perubahan suara dan tidak:
- PKB bertambah 1 suara
- Gerindra berkurang 2 suara
- PDIP berkurang 2 suara
- Golkar bertambah 6 suara
- Nasdem berkurang 7 suara
- Partai Buruh bertambah 1 suara
- Gelora berkurang 3 suara
- PKS bertambah 1 suara
- PKN tidak berubah
- Hanura tidak berubah
- Garuda berkurang 1 suara
- PAN berkurang 2 suara
- PBB tidak berubah
- Demokrat bertambah 7 suara
- PSI tidak berubah
- PERINDO tidak berubah
- PPP bertambah sebanyak 1 suara
- Partai Ummat bertambah 2 suara
