SuaraKaltim.id - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan anggaran yang lebih rendah bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap kedua adalah langkah yang logis.
Menurutnya, fokus utama pemerintahan Prabowo dalam lima tahun ke depan lebih condong pada ketahanan pangan dan energi dibandingkan megaproyek pemindahan ibu kota.
"Prabowo wajar melakukan alokasi anggaran lebih rendah ke IKN dibanding era Jokowi karena prioritas pembangunan 5 tahun ke depan fokus di swasembada pangan dan swasembada energi. Soal pangan misalnya, MBG (makan bergizi gratis) butuh anggaran yang lebih prioritas dibanding IKN," ujar Bhima, dikutip dari ANTARA, Senin (04/02/2025).
Bhima menekankan bahwa proyek IKN di bawah kepemimpinan Prabowo akan mengalami penyesuaian dari segi dukungan fiskal maupun peran investasi swasta. Oleh karena itu, ia merekomendasikan tiga skema alternatif untuk pembangunan IKN agar tetap berjalan tanpa membebani APBN secara berlebihan.
Baca Juga:Bandara 'VVIP' IKN Terdampak Banjir, Warisan Jokowi Disebut Hanya Kerusakan untuk Bangsa
Pertama, pemerintah dapat mengevaluasi rencana pembangunan dengan fokus pada infrastruktur inti terlebih dahulu.
“Selama Istana Presiden di IKN bisa dibuat rapat kabinet maka pembangunan bisa ditunda untuk infrastruktur pendukung seperti apartemen ASN, pusat perbelanjaan, dan fasilitas lain. Secara paralel, pemindahan ASN ke IKN bisa ditunda dulu,” jelasnya.
Kedua, Bhima menyarankan agar fungsi IKN lebih mirip dengan Istana Kepresidenan di Bogor atau Bali, yang hanya digunakan untuk acara seremonial dan kunjungan resmi. Dengan demikian, kata dia, pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur tambahan bisa ditekan secara signifikan.
“Penghematan akan sangat signifikan karena tidak perlu pengembangan lebih lanjut,” tambahnya.
Ketiga, pemerintah disarankan lebih aktif dalam menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun asing, termasuk melalui skema Danantara.
Baca Juga:Tol Layang Balikpapan-IKN Segera Dibangun, Target Rampung 2027
“Porsi APBN tahun 2025 bisa dipangkas untuk IKN dan fokus pada realisasi investasi dalam dan asing. Tentu ini cara paling rasional dalam membangun IKN yang butuh anggaran besar,” sebut Bhima.
Sementara itu, Presiden Prabowo menyetujui anggaran pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun, lebih rendah dibandingkan total anggaran yang dikucurkan dalam periode 2022-2024 yang mencapai Rp 75,8 triliun.
Menurut Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, alokasi tersebut mencakup pembangunan ekosistem legislatif, yudikatif, serta akses pendukung menuju IKN. Presiden juga menargetkan IKN menjadi pusat pemerintahan politik pada 2028.
Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa dana yang telah digelontorkan dalam beberapa tahun terakhir digunakan untuk berbagai proyek strategis, termasuk pembangunan Gedung Istana Negara, perkantoran kementerian, hunian ASN, hingga infrastruktur transportasi seperti jalan tol, jembatan, dan bandara.
Meski demikian, dengan skema anggaran yang lebih ramping di era Prabowo, arah pembangunan IKN diperkirakan akan mengalami perubahan signifikan, baik dalam prioritas maupun sumber pendanaannya.
