SuaraKaltim.id - Pemerintah Daerah (Pemda) Penajam Paser Utara (PPU) bergerak cepat menyambut realisasi program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan seluruh persyaratan utama yang diminta pemerintah pusat sudah dipenuhi.
Hal itu disampaikan Mudyat saat berada di PPU, Jumat (26/04/2025) kemarin.
"Apa yang diinginkan oleh teman-teman di Kemensos sudah kita siapkan semua. Dari tanah, persiapan siswanya, dan semuanya yang menjadi persyaratan sudah kita siapkan," ujar Mudyat, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin (28/04/2025).
Baca Juga:Kota Balikpapan Tampil di Garis Depan, Menyongsong Era Baru Otonomi dan IKN
Mudyat optimistis, dengan kesiapan administrasi dan teknis tersebut, program Sekolah Rakyat di PPU akan segera terealisasi dalam waktu dekat.
Ia berharap percepatan ini bisa menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas pendidikan di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) itu.
"Inshallah, dalam waktu dekat cepat-cepat direalisasikan," lanjut Mudyat.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat ini sebenarnya mirip dengan sistem boarding school, yakni menyediakan pendidikan berbasis asrama.
Hal ini penting mengingat kondisi geografis PPU yang luas dan jarak antar kecamatan serta desa yang cukup jauh ke pusat kota.
Baca Juga:Rencana Pindah ASN ke IKN Terkendala, Penataan Kabinet dan Hunian Jadi Faktor Utama
"Sebetulnya itu persoalan boarding school atau tidak. Sebetulnya, karena kita kabupaten ya itu kemudian kenapa keinginan pemerintah pusat membangun boarding school. Karena lumayan sebenarnya jarak antar kecamatan dan desa menuju pusat," jelasnya.
Menurut Mudyat, kehadiran sekolah berbasis asrama ini juga menjadi langkah strategis untuk membentuk karakter generasi muda PPU.
Ia menilai, pendidikan tidak hanya soal transfer ilmu, tetapi juga membangun mentalitas dan kesiapan anak-anak dalam menghadapi tantangan dunia nyata.
"Artinya, dengan boarding school ini kita juga ingin menciptakan mental anak-anak kita yang betul-betul siap ketika nantinya berhadapan dengan dunia nyata," ujar dia.
Program ini, tambah Mudyat, dirancang untuk mulai berjalan tahun ini.
Bahkan, pemerintah pusat sudah menyiapkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk mendukung realisasinya.
Semua pembiayaan dipastikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Harusnya sih direalisasikan tahun ini, dimulai programnya. Anggarannya cukup besar, bersumber dari APBN," tegasnya.
Otorita IKN Ambil Alih, Satgas Pembangunan Resmi Dibubarkan
Pemerintah resmi membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan IKN.
Melansir dari AyoBandung.com, keputusan ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, yang menjelaskan bahwa pembubaran terjadi karena tidak mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Menurut Zainal, keberadaan Satgas saat ini dinilai sudah tidak lagi mendesak.
Sebab, Otorita IKN telah beroperasi secara penuh, sehingga kebutuhan akan struktur satgas terpisah menjadi tidak relevan.
Selain itu, pembentukan satgas baru memerlukan alokasi anggaran khusus, sementara kini lebih efisien jika pengelolaan dilakukan langsung di bawah Otorita.
Pada awal pembentukannya di 2021 lalu, Satgas ini berfungsi untuk mengkoordinasikan berbagai unit di Kementerian PUPR yang membangun infrastruktur IKN.
Namun dengan konsolidasi yang terjadi, sebagian besar anggota Satgas kini telah bergabung ke dalam struktur Otorita IKN.
Beberapa nama di antaranya adalah Danis Hidayat Sumadilaga, yang kini menjabat Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, serta Imam Santoso Ernawi sebagai Staf Khusus Bidang Perencanaan Pembangunan OIKN.
Sebagai pengganti, akan dibentuk Tim Pengendali, sebuah tim lintas kementerian yang melibatkan Kementerian PUPR serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Tim ini bertugas memonitor dan mengendalikan kelangsungan pembangunan IKN, namun berada langsung di bawah kendali Otorita IKN, bukan lagi Kementerian PUPR seperti pada era Satgas sebelumnya.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari efisiensi birokrasi dalam percepatan pembangunan IKN menuju target penyelesaian tahap pertama.
