Pendataan itu sudah mutlak, termasuk data jumlah penduduk, balita, generasi Z, milenial, bahkan sampai profesi,” ujarnya.
Lebih jauh, Bagus menyoroti pentingnya data kesehatan masyarakat untuk menunjang penanganan yang cepat dan tepat terhadap isu-isu seperti stunting, DBD, maupun TBC.
Dengan data yang akurat dan real-time, kelurahan bisa lebih cepat mengambil langkah.
“Kalau datanya kuat, lurah bisa langsung tahu berapa kasus stunting, berapa yang kena Demam Berdarah Deangue (DBD) di wilayahnya. Jadi kita tidak perlu tunggu laporan-laporan pusat,” tambahnya.
Baca Juga:Kebakaran Jadi Titik Balik, Pelaku Usaha Optimistis Sambut Pemulihan
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada BPS, yang sejak awal mendukung penuh pelaksanaan program ini.
Menurutnya, keberadaan data lokal yang terstruktur dapat menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan publik.
“Semuanya bisa kita data, dan itu jadi dasar kebijakan kita ke depan,” katanya.
Bagus juga menyatakan, Pemkot akan memperkuat pelaksanaan program ini dengan membentuk satuan tugas dan sistem pengawasan, lengkap dengan penunjukan penanggung jawab (PIC) di masing-masing kelurahan.
“Saya sudah bicara dengan Asisten I dan Kadis Kominfo, kita akan bentuk sistem pengawasan agar pelaksanaan input dan penyimpanan data ini bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Baca Juga:Balikpapan Gencarkan Gotong Royong Lawan Covid-19 dan Cuaca Ekstrem
