Hotel Gantikan Rumah Jabatan? Unmul: Kebijakan Pemkot Bontang Tak Transparan

Alasan pembangunan hotel hanya karena ketersediaan hotel bintang di kota dinilai tak cukup kuat untuk dijadikan landasan kebijakan.

Denada S Putri
Minggu, 03 Agustus 2025 | 21:59 WIB
Hotel Gantikan Rumah Jabatan? Unmul: Kebijakan Pemkot Bontang Tak Transparan
Kawasan rumah jabatan Wali Kota Bontang di Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara. [KlikKaltim.com]

SuaraKaltim.id - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk membongkar rumah jabatan kepala daerah dan menggantinya dengan hotel mewah menuai kritik.

Akademisi dari Universitas Mulawarman menilai kebijakan itu tidak cukup transparan dan cenderung tergesa-gesa tanpa kajian mendalam.

Alberto Noviano Patty, Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unmul, menekankan bahwa pemanfaatan ulang aset daerah, apalagi untuk tujuan komersial, tidak bisa dilakukan sembarangan.

Ada prosedur hukum dan prinsip kehati-hatian yang harus diikuti.

Baca Juga:Siapa H? Mahasiswa Kaltim Teriakkan Nama yang Diduga Kuasai Kebijakan Pemprov

"Perubahan peruntukkan aset itu ada prosesnya. Tidak datang secara begitu saja. Upaya mengubah fungsi rumah jabatan menjadi hotel adalah bagian dari transformasi aset negara menjadi objek investasi publik," ucap Alberto Noviano Patty, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Minggu, 3 Agustus 2025.

Ia juga mempertanyakan urgensi dari proyek tersebut.

Alasan pembangunan hotel hanya karena ketersediaan hotel bintang di kota dinilai tak cukup kuat untuk dijadikan landasan kebijakan.

“Atas alasan, malu karena tamu tak bisa menginap di hotel bintang bukan argumentasi yang bisa dibenarkan,” katanya.

Menurut Alberto, membangun hotel adalah keputusan investasi jangka panjang yang menyangkut keberlanjutan bisnis, bukan sekadar menyambut tamu sekali-dua kali.

Baca Juga:Waspada DBD! Bontang Utara Catat 45 Kasus dalam 6 Bulan

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dan mengedepankan partisipasi masyarakat sebelum mengambil keputusan penting seperti pembongkaran rumah jabatan kepala daerah.

“Menurut saya, masyarakat harus dilibatkan dalam penentuan kebijakan publik kepala daerah, khususnya pembongkaran rumah jabatan ini. Uji publik harus digelar secara inklusif dan terbuka,” ujarnya.

Jika hotel dianggap penting, ia menilai pemerintah sebaiknya memanfaatkan aset yang sudah ada terlebih dahulu, seperti bangunan eks Wisma Atlet PON di Kelurahan Belimbing, yang secara struktur dan fungsi masih sangat memungkinkan dikembangkan.

"Bontang ini kan punya aset hotel. Kenapa tidak itu yang dikembangkan. Saya kira dimanapun lokasi hotel dan proper pasti akan dikunjungi," sambungnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini