Bahkan poliklinik eksekutif pun, kata dia, semestinya terbuka untuk seluruh peserta JKN demi mendukung target cakupan kesehatan semesta (UHC).
Di sisi lain, Jaya juga memberikan klarifikasi mengenai pembatasan layanan di faskes pertama.
Menurutnya, hanya layanan pemeriksaan gratis harian seperti cek tekanan darah atau gula darah yang diberi batas kuota.
“Kalau pelayanan kesehatan tetap tidak dibatasi. Hanya pemeriksaan gratis saja yang memang kami atur kuotanya per hari, agar tertib dan merata,” ujar Jaya.
Baca Juga:6 Rekomendasi Merek Pakaian Dalam Wanita Populer di Indonesia, Bisa Dibeli di Marketplace Sekarang!
Demi memperluas cakupan, Pemprov Kaltim membuka opsi perpindahan dari skema BPJS mandiri ke subsidi daerah.
Bagi yang merasa keberatan membayar, cukup melakukan verifikasi ulang di Dinas Kesehatan.
“Silakan datang ke Dinas Kesehatan. Kami akan bantu alihkan ke subsidi daerah, tentu dengan verifikasi. Tidak semua harus bayar sendiri jika memang memenuhi syarat,” imbuhnya.
Tidak ada kuota ketat untuk program ini. Sepanjang masyarakat belum memiliki jaminan aktif dan berdomisili di Kaltim, maka mereka berhak dibantu.
Mengenai masa depan program, Jaya berharap keberlanjutan Gratispol tidak berhenti di masa jabatan gubernur saat ini.
Baca Juga:Kaltim Bidik Turunkan Stunting Jadi 14 Persen di 2025, Ini Strateginya
“Kalau nanti masa pemerintahan berganti, ya tinggal aktifkan ulang. Program ini tak seharusnya berhenti karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita sekarang bantu, lima tahun lagi masyarakat sudah bisa mandiri. Inilah investasi kesehatan menuju generasi emas,” pungkasnya.
