SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, kini memperluas jangkauan layanan publik dengan membuka pelayanan hingga hari Sabtu.
Kebijakan ini ditetapkan melalui surat edaran (SE) Bupati tertanggal 17 Juni 2025 sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih fleksibel.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Ainie, saat dikonfirmasi pada Sabtu, 28 Juni 2025.
“Waktu pelayanan kepada masyarakat kini dibuka dari Senin hingga Sabtu,” ujar Ainie, dikutip dari ANTARA, Senin, 30 Juni 2025.
Baca Juga:Bantuan Pendidikan Rp 600 Ribu, Upaya PPU Siapkan Generasi Muda di Tengah Pembangunan IKN
Meski terdapat penyesuaian hari kerja, jumlah total jam kerja bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap mengikuti ketentuan nasional, yaitu 37 jam 30 menit per minggu, tidak termasuk waktu istirahat.
Pengaturan lebih rinci diserahkan kepada masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah yang sebagian daerahnya masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.
“Jadi kepala OPD diberikan wewenang untuk mengatur jam kerja di internal masing-masing,” katanya.
Unit layanan publik yang bersentuhan langsung dengan warga seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), rumah sakit, dan layanan dasar lainnya dipastikan tetap aktif melayani hingga hari Sabtu.
Kebijakan ini diklaim tidak akan berdampak negatif terhadap produktivitas ASN. Sebaliknya, langkah ini dianggap sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan.
Baca Juga:30 Persen Pegawai OIKN dari Kaltim, Bukti SDM Lokal Siap Bersaing di Ibu Kota Baru
“Jam kerja yang baru diterapkan tidak mengalami perubahan yang signifikan, jadi diharapkan pelayanan harus tetap berjalan maksimal,” ucap Ainie.
Penyesuaian waktu istirahat juga menjadi bagian dari pengaturan baru. Durasi istirahat dipangkas dari 60 menit menjadi 45 menit demi memenuhi target efisiensi, khususnya pada hari Jumat.
“Jam kerja baru tidak berbeda dengan jam kerja ASN sebelumnya, hanya jam istirahat diperpendek yang awalnya 60 menit jadi 45 menit karena kepala daerah ingin jam kerja pada hari Jumat hanya sampai pukul tiga sore,” jelasnya.
Melalui skema ini, Pemkab PPU berharap dapat memperkuat komitmen pelayanan publik tanpa menambah beban kerja ASN secara berlebihan.
Dukungan untuk Warga Sekitar IKN, PPU Gratiskan Air Bersih Mulai Agustus 2025
Upaya untuk memperluas akses layanan dasar terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menggratiskan layanan air bersih bagi kelompok masyarakat rentan dan rumah ibadah, yang akan mulai berlaku per Agustus 2025.
Hal itu disampiakan Direktur Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara Abdul Rasyid, Sabtu, 28 Juni 2025.
"Gratis layanan air bersih bagi rumah ibadah dan MBR ini untuk tagihan mulai Agustus sampai Desember 2025," ujar Abdul Rasyid, dikutip dari ANTARA, Senin, 30 Juni 2025.
Program ini mencakup 133 rumah ibadah serta 282 pelanggan kategori R2, yang merupakan kelompok warga kurang mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah yang sebagian daerahnya masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Tahap pertama sampai pemakaian Desember 2025 dan penagihan pada Januari 2026," tambahnya di PPU.
Menurut Rasyid, kebijakan ini bertujuan membantu meringankan beban hidup warga kurang mampu, sekaligus memastikan rumah ibadah tetap mendapatkan layanan air bersih tanpa terganggu keterbatasan anggaran.
Biaya program ini tidak dibebankan ke APBD, melainkan ditopang dari laba perusahaan daerah yang diperoleh sepanjang tahun 2024.
Menyesuaikan kapasitas fiskal daerah dan mekanisme subsidi yang tepat sasaran, Pemerintah PPU membatasi pemakaian air bersih maksimal untuk kategori penerima manfaat.
"Warga kurang mampu dibatasi pemakaian 10 kubik atau 10.000 liter air selama satu bulan," jelasnya.
"Untuk rumah ibadah, batas pemakaian maksimal adalah 50 kubik per bulan atau 50.000 liter," sambungnya.
Rasyid menambahkan bahwa skema ini bersifat subsidi silang.
“Kalau R2 pemakaian air bersih dibatasi 10 kubik dan jika melebihi, maka dianjurkan untuk membayar sendiri,” katanya lagi.
Sementara untuk rumah ibadah, ia menerangkan penggunaan sampai 50 kubik digratiskan dan apabila penggunaan cuma 20 kubik.
"Sisanya akan disubsidi silang dengan yang menggunakan air bersih lebih dari 50 kubik,” terangnya.
Kebijakan ini juga akan mencakup pendaftar baru dalam kategori R2. Namun demikian, nasib program ini setelah Desember 2025 masih menunggu keputusan kepala daerah berikutnya.
"Apabila tidak ada keputusan diperpanjang, maka layanan air bersih kembali seperti semula atau tidak gratis lagi," pungkas Abdul Rasyid.
