Basuki: OIKN Hadirkan Pemerintahan Inklusif, 31,5% CASN Asal Kalimantan

Dalam laporannya, Basuki menjelaskan bahwa sebanyak 574 peserta CPNS mengikuti pendidikan bela negara, terdiri atas 328 laki-laki dan 247 perempuan.

Denada S Putri
Kamis, 03 Juli 2025 | 13:46 WIB
Basuki: OIKN Hadirkan Pemerintahan Inklusif, 31,5% CASN Asal Kalimantan
Ilustrasi CASN di IKN. [Ist]

SuaraKaltim.id - Langkah awal pembangunan kelembagaan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat suntikan semangat baru dari generasi pertama Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Otorita IKN (OIKN).

Dari ratusan peserta yang lolos seleksi dan menjalani pendidikan bela negara, sepertiga di antaranya merupakan anak-anak daerah Kalimantan.

Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Rabu, 2 Juli 2025.

“Dari total 574 peserta pendidikan bela negara tahap awal ini, afirmasi untuk peserta asal Kalimantan lebih dari 30 persen,” kata Basuki, dikutip dari ANTARA, Kamis, 3 Juli 2025.

Baca Juga:IKN Bukan Hanya Pusat Pemerintahan, Tapi Juga Panggung Seni Internasional

Menurut Basuki, proporsi tersebut mencerminkan komitmen OIKN untuk menghadirkan pemerintahan yang inklusif dan benar-benar merepresentasikan semangat pembangunan Indonesia dari pinggiran.

“Mereka bukan hanya mendapat kesempatan, tapi juga sudah dibekali dengan nilai-nilai perjuangan dan semangat pengabdian. Ini menjadi modal penting untuk menjalankan tugas di lapangan,” ujarnya.

Dalam laporannya, Basuki menjelaskan bahwa sebanyak 574 peserta CPNS mengikuti pendidikan bela negara, terdiri atas 328 laki-laki dan 247 perempuan.

Mereka adalah bagian dari gelombang pertama ASN yang dinyatakan lulus sejak seleksi 19 Agustus 2024. Dari 582 peserta yang sebelumnya lolos, sebagian memutuskan mengundurkan diri.

Data persebaran menunjukkan bahwa 181 peserta (31,5 persen) berasal dari wilayah Kalimantan.

Baca Juga:Dari PAUD ke SMA: PPU Siapkan Generasi Emas di Kawasan IKN

Sisanya berasal dari berbagai penjuru Indonesia, dengan 274 orang (47,6 persen) dari luar Jawa seperti Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Sumatera. Sementara 120 orang lainnya (20,9 persen) berasal dari Pulau Jawa.

Basuki menilai keragaman ini sebagai kekuatan utama OIKN dalam membentuk institusi yang Indonesia-sentris.

“Kita ingin memastikan bahwa yang bertugas di IKN adalah wajah-wajah baru Indonesia, bukan hanya terpusat dari satu wilayah,” tegasnya.

Dalam arahannya, Basuki juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan semangat pelayanan publik, terutama bagi para CASN yang akan menjadi wajah baru birokrasi di ibu kota negara.

“Ini angkatan pertama. Harus hati-hati mengelolanya, jangan sampai tercemar. Kita ingin justru mereka ini bisa mendorong perubahan ke arah yang lebih baik,” ucapnya.

Para peserta diklat akan segera dipindahkan ke rusun ASN di Kota Nusantara sebagai bagian dari tahap awal penugasan.

“Besok kita mulai pindahkan ke sana. Sabtu kita kumpulkan mereka lagi, lalu kita sebar ke rusun-rusun (pos-pos) sesuai unit kerja masing-masing,” jelas Basuki.

Ia menyebut penempatan perdana ini akan menggunakan pendekatan kombinasi antara pegawai lama dan CPNS baru, untuk mempercepat proses adaptasi dan pembentukan budaya kerja yang solid.

“Kita akan campur (mix) antara ASN yang lama dan yang baru supaya bisa saling berkolaborasi,” tuturnya.

Sambut IKN, PPU Uji Coba Kurikulum AI dan Coding di Lima Sekolah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), mulai mengambil langkah strategis dalam menyongsong era digitalisasi pendidikan.

Melalui program percontohan, lima sekolah di wilayah tersebut kini sedang menjalani uji coba mata pelajaran berbasis kecerdasan buatan (AI) dan pemrograman (coding), yang menjadi bagian dari kurikulum pilihan nasional.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten PPU, Andi Singkerru, di Penajam, Rabu, 2 Juli 2025.

"Tahap awal dilakukan uji coba untuk diterapkan mata pelajaran AI dan coding di lima sekolah," ujar Singkerru, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Program ini dirancang sebagai bagian dari upaya PPU memperkuat kesiapan sumber daya manusia, terutama bagi wilayah yang berada di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sekolah-sekolah yang dipilih sebagai lokasi percontohan adalah institusi yang telah memenuhi standar infrastruktur dasar, seperti ketersediaan jaringan internet, perangkat komputer, serta guru yang kompeten.

"Sekolah yang dipilih sebagai percontohan miliki jaringan dan komputer yang memadai serta guru," tambah Andi.

Beberapa sekolah yang telah dinyatakan siap di antaranya SD Negeri 13, SMP Negeri 1, dan SMP Negeri 5 PPU.

Untuk mendukung pengajaran AI dan coding, tenaga pengajar yang ditugaskan adalah guru dengan latar belakang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pemerintah daerah menyebut ketersediaan guru untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama saat ini masih mencukupi.

"Untuk tenaga guru cukup lumayan, kalau hanya mengajarkan AI dan coding untuk SD dan SMP,” kata Andi.

Sebagai informasi, mata pelajaran AI dan coding telah masuk dalam daftar kurikulum pilihan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan ke depan akan diberikan secara bertahap di tingkat SD, SMP, hingga SMA.

Langkah ini dinilai selaras dengan kebutuhan masa depan, apalagi PPU menjadi bagian dari wilayah strategis nasional yang bersinggungan langsung dengan kawasan IKN.

Pendidikan yang adaptif terhadap teknologi diharapkan mampu mencetak generasi yang siap bersaing secara global.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini