SuaraKaltim.id - Langkah kecil bisa berdampak besar. Itulah semangat yang coba digaungkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan lewat peluncuran aplikasi E-LINK (Elektronik Lingkungan), Selasa, 15 Juli 2025.
Aplikasi berbasis Android ini menjadi terobosan baru yang membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan perkotaan.
“Aplikasi berbasis Android ini hadir sebagai solusi atas tantangan pengelolaan lingkungan di wilayah perkotaan yang menuntut kecepatan respons, keterbukaan informasi, serta keterlibatan publik dalam menjaga kualitas lingkungan,” ujar Kepala DLH Balikpapan, Sudirman Djayaleksana.
Dirancang sejak 2023 dan telah mengalami dua kali penyempurnaan, E-LINK bukan sekadar produk teknologi, tetapi buah dari kolaborasi antara tim DLH, petugas lapangan, masyarakat, dan pengembang dari Innovative Technology.
Baca Juga:600 Siswa Sekolah Swasta Dapat Sekolah Gratis, Ini Komitmen Baru Pemkot Balikpapan
Aplikasi ini dikembangkan melalui survei langsung, simulasi lapangan, hingga diskusi kelompok.
“Jadi, aplikasi ini memang lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. Kami libatkan mereka yang bekerja langsung menghadapi permasalahan lingkungan, mulai dari petugas pengangkut sampah hingga pengawas kawasan,” imbuh Sudirman.
Aplikasi ini dilengkapi lima fitur utama:
- Pelaporan masalah lingkungan, seperti tumpukan sampah, pencemaran, limbah B3, hingga karhutla—dilengkapi dengan foto dan titik koordinat.
- Pemantauan laporan real-time, agar pelapor bisa mengetahui sejauh mana aduannya ditangani.
- Akses informasi program DLH, mulai dari agenda kegiatan hingga kebijakan lingkungan.
- Materi edukatif dan dokumentasi kegiatan, termasuk info soal pengelolaan sampah, Kampung Iklim, dan Eco Office.
- Layanan pendaftaran uji emisi kendaraan, dari penjadwalan hingga penerimaan hasil secara online.
Sejak peluncuran awal, dampaknya mulai terasa di lapangan. Penanganan aduan jadi lebih cepat, partisipasi masyarakat meningkat, khususnya untuk daerah yang sering disebut gerbang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.
“Bukan hanya jumlah laporan yang naik, tetapi kualitas interaksi dengan masyarakat juga lebih baik. Masyarakat merasa didengar dan dilibatkan, bukan sekadar sebagai pelapor, tapi juga sebagai mitra kami,” tegasnya.
Baca Juga:Rp 626 Miliar Terserap, Program IKN Tahun 2024 Capai Target 100 Persen
E-LINK juga mempercepat pelacakan data, pencatatan, hingga evaluasi program DLH secara digital dan transparan.
“Sebagai instansi pelayanan publik, kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil dapat dipantau dan dievaluasi. E-LINK adalah wujud komitmen kami terhadap transparansi dan profesionalitas,” kata Sudirman lagi.
Kini, warga Balikpapan bisa mengunduh E-LINK gratis di Google Play Store. DLH berharap aplikasi ini menjadi bagian dari gaya hidup warga kota.
“Saat ini setiap langkah kecil seperti melapor sampah, membaca informasi lingkungan, atau ikut kampanye penghijauan dapat memberi dampak nyata bagi Kota Balikpapan. Mari jadikan teknologi sebagai bagian dari gerakan cinta lingkungan,” pungkasnya.
Rp 100 Miliar per Tahun, Kukar Genjot Ketahanan Pangan Penyangga IKN
Sebagai salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat fondasi ketahanan pangan dengan membentuk lima kawasan perdesaan berbasis pertanian secara terpadu.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kabupaten (Pemkab) sebagai strategis memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, di Tenggarong, Selasa, 15 Juli 2025.
"Lima kawasan perdesaan untuk mendukung ketahanan pangan tersebut dialokasikan anggaran dari APBD senilai Rp100 miliar per tahun," ungkap Arianto disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Inisiatif ini masuk dalam misi kelima dari 17 Program Dedikasi Unggulan Kukar Idaman, yakni pemerataan pembangunan wilayah berbasis potensi lokal.
Setiap kawasan dirancang berdasarkan karakteristik unggulan masing-masing wilayah desa.
Namun, Arianto menjelaskan, dana Rp100 miliar tersebut tidak disalurkan langsung ke desa-desa, melainkan dikelola secara kolaboratif lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas pembangunan sesuai kebutuhan spesifik kawasan.
"Misalnya, jika dalam kawasan pertanian membutuhkan infrastruktur akses jalan pertanian, maka kegiatan dilakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Perumahan dan Permukiman," jelas Arianto.
Sedangkan untuk kebutuhan teknis sektor pertanian atau peningkatan produktivitas lahan, dukungan diberikan melalui koordinasi dengan dinas teknis seperti Dinas Pertanian dan Peternakan.
Adapun lima kawasan strategis yang ditetapkan, antara lain:
- Kawasan 1: Kecamatan Sebulu–Muara Kaman (Desa Sumber Sari, Manunggal Jaya, Cipare Makmur, Sido Mukti, Panca Jaya, dan Bunga Jadi).
- Kawasan 2: Tenggarong Seberang I (Desa Bangun Rejo, Karang Tunggal, Manunggal Jaya, Bukit Raya, Loa Lepu, Teluk Dalam, Loa Ulung, dan Embalut).
- Kawasan 3: Tenggarong Seberang II (Desa Kertabuana, Buana Jaya, Bukit Pariaman, Sukamaju, dan Separe).
- Kawasan 4: Tenggarong–Loa Kulu (Kelurahan Bukit Biru, Jahab, Desa Jembayan, Sumber Sari, Sepakat, Ponoragan, dan Rempanga).
- Kawasan 5: Kecamatan Marangkayu (Desa Santan Ulu, Semangko, dan Sebuntal).
Melalui pendekatan berbasis wilayah ini, Kukar tidak hanya berupaya meningkatkan hasil pertanian, tapi juga memperkuat ketahanan pangan regional sebagai tulang punggung logistik pangan untuk IKN dan Kalimantan Timur (Kaltim) secara umum.
