PHM Desak Pemerataan Kebijakan TKD: Jangan Ada Anak Emas di Damkar

Ia menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) seharusnya diperlakukan sama dalam pemangkasan tenaga kontrak dengan masa kerja di bawah dua tahun.

Denada S Putri
Rabu, 16 Juli 2025 | 15:31 WIB
PHM Desak Pemerataan Kebijakan TKD: Jangan Ada Anak Emas di Damkar
Suasana rapat antara PHM dan DPRD Bontang terkait tenaga kontrak daerah (TKD) masa kerja di bawah 2 tahun. [kaltimtoday.co]

Sitti mengingatkan, bahan makanan yang tidak segar sangat rentan terhadap kontaminasi bakteri.

Selain menurunkan kandungan gizi, kondisi ini juga dapat menimbulkan risiko keracunan makanan yang tentu membahayakan anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat.

Tak kalah penting, lanjutnya, aspek higienitas makanan juga harus dijaga secara menyeluruh.

Ia mengingatkan agar setiap proses, mulai dari pencucian bahan, pengolahan, penyajian, hingga konsumsi, benar-benar bersih dan aman.

Baca Juga:Kaltim Genjot Pemerataan Pembangunan hingga Pelosok 3T

"Kayak sayur itu, kan, harus dicuci bersih. Jangan sampai ada ulatnya," ujarnya, mencontohkan.

Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto yang kini mulai dijalankan di Kota Bontang.

Pada hari perdana peluncurannya, sebanyak 1.612 siswa dari lima sekolah telah menerima manfaat dari program tersebut.

Namun demikian, distribusi MBG masih terbatas karena baru dua dapur umum yang siap melayani.

Idealnya, dibutuhkan 16 dapur agar jangkauan program ini bisa merata.

Baca Juga:Sumardi Soroti Program Bontang Terang Terus: Banyak Wilayah Masih Gelap

Selain itu, belum semua sekolah beroperasi penuh pada hari pertama peluncuran.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini