SuaraKaltim.id - Di tengah percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Otorita IKN menginisiasi program percontohan untuk memastikan tidak ada masyarakat tertinggal secara ekonomi di wilayah ini.
Target ambisius pun ditetapkan: nol persen penduduk miskin di kawasan inti IKN yang mencakup sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara pada tahun 2035.
Hal itu disampaikan Direktur Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Conrita Ermanto, saat ditemui di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Senin, 21 Juli 2025.
"Kami rancang program percontohan awal sebagai langkah untuk mencapai target penduduk miskin di IKN," ujar Conrita, disadur dari ANTARA, Selasa, 22 Juli 2025.
Baca Juga:Pembangunan IKN Jalan Terus, Tapi Dasco Ingatkan Soal Kesiapan Anggaran
Ia menegaskan bahwa "pilot project dilakukan untuk wujudkan target 2035, nol persen penduduk miskin di IKN."
Program ini mengedepankan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi lahan untuk aktivitas pertanian terpadu atau integrated farming.
Model usaha ini dirancang mencakup smart farming, urban farming, hingga praktik agroforestry yang disesuaikan dengan karakteristik desa atau kelurahan setempat.
Bagi desa yang memiliki Tanah Kas Desa (TKD), lahan tersebut akan dimanfaatkan.
Sedangkan untuk kelurahan tanpa TKD, akan digunakan lahan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) milik Otorita di area penggunaan lain (APL).
Baca Juga:Evaluasi Dulu, Baru Putuskan: DPR Wanti-wanti soal Wacana Penundaan IKN
"Cakupan wilayah delineasi IKN seluas kurang lebih 252 ribu hektare mencakup Kecamatan Sepaku hingga ke Loa Kulu, Loa Janan, dan enam kecamatan lainnya termasuk Sanga-Sanga," jelas Conrita.
Konsep pemberdayaan ini tak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada peningkatan pendapatan keluarga secara jangka panjang.
Upaya ini melibatkan sinergi antardirektorat di lingkungan Otorita IKN.
"Ini merupakan kolaborasi lintas direktorat mulai dari Direktorat Ketahanan Pangan, Direktorat Pertanahan, hingga Direktorat Perencanaan Makro, Mikro dan Sarana Prasarana Sosial," paparnya.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya konektivitas antara program pengentasan kemiskinan dan realitas pasar kerja saat ini.
Masyarakat prasejahtera diarahkan untuk mengakses peluang ekonomi yang ditawarkan oleh dunia usaha dan industri.
"Otorita IKN juga mengidentifikasi kebutuhan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan tuntutan dunia kerja saat ini, sehingga masyarakat prasejahtera tidak hanya memperoleh pendampingan, tetapi juga siap masuk ke lapangan kerja secara mandiri dan berdaya saing," tutur Conrita Ermanto.
Rp 25 Miliar Digelontorkan, Sekolah Rakyat Penajam Siap Dukung IKN
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana awal sebesar Rp 25 miliar untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).
Program ini ditujukan sebagai solusi pendidikan inklusif bagi masyarakat kurang mampu di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menyatakan bahwa seluruh anggaran pembangunan dan operasional sekolah akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Abdul Waris Muin ketika ditanya mengenai Sekolah Rakyat di Penajam, Selasa, 22 Juli 2025
"Anggaran pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat ditanggung pemerintah pusat," ujarnya, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Ia menjelaskan, konsep Sekolah Rakyat mencakup fasilitas belajar, makan, dan minum bagi para peserta didik. Semua kebutuhan tersebut dibiayai langsung oleh pemerintah pusat.
“Operasional Sekolah Rakyat mulai dari kebutuhan makan dan minum peserta didik,” kata dia, “disiapkan pemerintah pusat karena sekolah tersebut dibangun pemerintah untuk warga kurang mampu.”
Meski tidak bertanggung jawab atas pembangunan fisik, Pemerintah Kabupaten PPU turut menunjukkan komitmen mendukung proyek strategis ini.
Pemkab telah menyediakan lahan seluas 6,7 hektare—melebihi persyaratan minimal lima hektare dari pemerintah pusat.
"Lahan yang disiapkan itu sebagai bentuk dukungan penuh pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Penajam Paser Utara," katanya.
Selain menyediakan lahan, pemkab juga membuka akses jalan menuju lokasi yang terletak di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam.
Pengukuran lahan sudah dilakukan oleh tim dari pemerintah pusat.
"Informasi akan dibangun tahun ini, tahap pertama anggaran dialokasikan Rp 25 miliar, pelaksanaan pembangunan masih tunggu kepastian Kementerian Pekerjaan Umum," tambahnya.
Menurut Abdul Waris, pembangunan menyeluruh satu unit Sekolah Rakyat diperkirakan akan menelan anggaran antara Rp 150 hingga Rp 200 miliar.
Fasilitas yang direncanakan mencakup unit pendidikan dasar hingga menengah atas, lengkap dengan asrama dan sarana pendukung lainnya.
“Kementerian PU,” kata dia, “memperkirakan pembangunan satu Sekolah Rakyat butuh anggaran sekitar Rp 150 miliar hingga Rp 200 miliar.”
Dana tersebut, lanjut Waris, diperuntukkan bagi pembangunan ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, termasuk fasilitas asrama dan mebeler yang akan menunjang proses belajar-mengajar.
Dengan konsep boarding school berbasis afirmasi ini, Sekolah Rakyat di Penajam diharapkan mampu menjawab kebutuhan pendidikan kelompok marjinal sekaligus memperkuat posisi PPU sebagai daerah penyangga utama IKN.
