SuaraKaltim.id - Pembangunan infrastruktur menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kembali mendapat perhatian serius.
Kali ini, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya melalui evaluasi mendalam terhadap proses pengadaan tanah untuk jalur tol yang menghubungkan Balikpapan dengan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.
Evaluasi tersebut tak hanya menyasar aspek teknis, tapi juga menyangkut harmonisasi antarinstansi yang terlibat.
Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Kaltim, Fahmi Nasrullah, dalam rapat evaluasi di Balikpapan, menyampaikan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam proses ini.
Baca Juga:Sekolah Rakyat Butuh Lahan 8 Hektare, Daerah di Kaltim Mulai Bergerak
Hal itu disampaikan Fahmi saat memimpin rapat di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Jumat, 25 Juli 2025.
“Saya harap kita dapat melakukan konsolidasi kegiatan dengan beberapa sektor yang berkaitan, seperti Kementerian Agama dan PLN, yang kebetulan aset-asetnya termasuk dalam kegiatan pengadaan tanah,” ujar Fahmi disadur dari ANTARA, Minggu, 27 Juli 2025.
Rapat tersebut turut dihadiri secara daring oleh Kepala Kanwil BPN Kaltim, Deni Ahmad Hidayat.
Tujuan utamanya adalah memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian pengadaan lahan, sebagai fondasi penting sebelum pelaksanaan konstruksi jalan tol.
Jaringan jalan tol yang sedang dibangun merupakan urat nadi utama untuk membuka akses dari Balikpapan ke IKN.
Baca Juga:1.000 Hari Pertama Jadi Fokus, Skrining Bayi di Kaltim Ditingkatkan
Ruas-ruas yang sedang digarap meliputi Seksi 3A (Karangjoang–KKT Kariangau), Seksi 3B (KKT Kariangau–Simpang Tempadung), dan Seksi 5A (Simpang Tempadung–Jembatan Pulau Balang), yang nantinya akan terkoneksi dengan Jalan Tol Balikpapan–Samarinda (Balsam) di KM 8 Kariangau.
Beberapa bagian tol sudah mulai difungsikan, antara lain Seksi 3A dan 3B serta sebagian Seksi 5A.
Jika keseluruhan jalan tol selesai, waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN diperkirakan hanya sekitar satu setengah jam—mengurangi secara signifikan beban lalu lintas dan mendukung kelancaran logistik.
Fahmi menegaskan, proses pengadaan lahan harus dikelola secara efisien, tepat waktu, dan berorientasi pada sinergi jangka panjang.
“Rapat ini menjadi bagian penguatan koordinasi dan pemantauan progres di lapangan untuk menjamin ketepatan waktu dan efisiensi proses pengadaan tanah sebagai pondasi awal pelaksanaan pembangunan,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan seluruh jaringan tol menuju IKN dapat diselesaikan pada 2027. Keberhasilan pengadaan lahan menjadi kunci agar target tersebut tercapai tepat waktu dan tanpa hambatan.
IKN dan Plataran Kolaborasi, Kuliner Jadi Daya Tarik Wisata Budaya
Identitas budaya Indonesia akan menjadi salah satu wajah terdepan dari kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Untuk mewujudkannya, Otorita IKN menjalin kolaborasi strategis dengan PT Plataran Boga Rasa guna mengembangkan sektor kuliner yang mengedepankan kearifan lokal di jantung ibu kota baru.
Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, saat ditemui di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kamis, 24 Juli 2025.
"Kami jalin kerja sama dengan PT Plataran Boga Rasa kembangkan sektor kuliner berbasis budaya," ujar Basuki, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Kerja sama ini diformalkan lewat penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah atas lahan dalam penguasaan negara (ADP), serta Akta Notarial yang mencakup dua area strategis: Persil 1A dan Persil 1B di kawasan inti IKN.
PT Plataran Boga Rasa, entitas nasional yang telah lama dikenal di industri hospitality berbasis budaya, dipercaya untuk membangun dua kawasan gastronomi yang dirancang tidak hanya sebagai tempat makan, tetapi juga sebagai etalase kekayaan kuliner Nusantara.
Pada lahan seluas 2.094 meter persegi di Persil 1A, Plataran akan menghadirkan Teras Hutan IKN, sebuah ruang makan modern yang menyatu dengan taman terbuka hijau dan menawarkan pengalaman kuliner khas Indonesia.
Sementara itu, di Persil 1B yang memiliki luas lebih besar, 12.605 meter persegi, akan dikembangkan ruang serupa dengan fleksibilitas desain dan fungsi yang lebih luas.
"Pembangunan tahap awal direncanakan dimulai pada 2025, dengan fokus utama pada pengembangan di Persil 1A," tambah Basuki.
Ia menekankan, kolaborasi ini bukan semata membangun fasilitas kuliner, melainkan bagian dari upaya menciptakan identitas IKN sebagai kota budaya yang mampu menarik investor dan wisatawan.
"Kolaborasi dengan PT Plataran Boga Rasa untuk mengembangkan sektor kuliner di IKN menjadi ikon atau ciri khas yang memperkuat identitas budaya bangsa," jelas Basuki.
Guna menjamin keberlanjutan dan kepastian hukum dalam investasi, perjanjian kerja sama ini dirancang untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak secara legal dan transparan.
"Kerja sama melalui penandatangan perjanjian pemanfaatan tanah pengalokasian lahan ADP dan Akta Notarial untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta menegaskan komitmen kolektif guna mengawal keseluruhan proses pembangunan," pungkasnya.
