- 36 Tambang Dihentikan, Jatam: Itu Hanya 'Drama Administratif' di Kaltim
- Anggaran Influencer Rp 1,7 Miliar Dinilai Janggal, Mahasiswa Seruduk Kejati Kaltim
- Soal DBON, Hamas Akui Pernah Diperiksa Tapi Bukan sebagai Ketua DPRD
SuaraKaltim.id - Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan adanya potongan signifikan pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang berimbas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2025–2026.
Nilainya diperkirakan mencapai Rp 4,6 triliun. Hal itu disampaikan Hasanuddin yang akrab disapa Hamas, Selasa, 23 September 2025.
“Ternyata memang ada potongan APBD. Untuk Kaltim, jumlahnya hampir Rp 4,6 triliun,” ujarnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 24 September 2025.
Menurut Hamas, pemangkasan ini bukan angka kecil karena setara dengan APBD tahunan di satu kabupaten.
Baca Juga:Isran Noor Jadi Saksi Kunci? Pemeriksaan DBON Singgung Peran Gubernur
Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak langsung pada kelancaran sejumlah program pembangunan daerah.
“Itu besar, satu kabupaten mungkin bisa tertutup dengan nilai segitu,” tambahnya.
Dalam rapat paripurna DPRD, berbagai fraksi juga menyoroti isu serupa.
Fraksi Gerindra mempertanyakan strategi Pemprov dalam menghadapi penurunan DBH yang turun 6,97 persen, sementara Fraksi Golkar mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar fiskal Kaltim tetap kuat.
Menjawab hal itu, Hamas menekankan perlunya penyesuaian kebijakan.
Baca Juga:Pemeriksaan Isran Noor di Kejati Kaltim, Kasus Hibah DBON Kian Melebar
Ia menilai, pemerintah provinsi harus lebih selektif menentukan prioritas program, agar anggaran yang terbatas bisa disalurkan secara efektif.
“Mau tidak mau, Pemprov harus memilah program yang benar-benar prioritas. Supaya anggaran bisa disalurkan secara proporsional,” jelasnya.
Hamas juga menegaskan bahwa kritik dan saran dari fraksi-fraksi merupakan bagian dari mekanisme pengawasan DPRD.
“Sudah kita simak dan dengar bersama, dan pada dasarnya semua masukan itu bagian dari fungsi pengawasan yang sah dari DPRD,” tutupnya.
