Selain itu, dia juga sudah membuat surat pemberitahuan terhadap surat persetujuan itu, baik kepada Makmur HAPK maupun Hasanuddin Mas'ud.
Sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, DPD Golkar Kaltim akan mengusulkan pergantian ketua DPRD Kaltim ini kepada pimpinan DPRD untuk kemudian diparipurnakan menjadi sebuah keputusan. Kemudian ditujukan kepada Kemendagri melalui Gubernur Kaltim Isran Noor.
"Ada masa tujuh hari untuk penyelesaian. Kemudian setelah ada sah Menteri Dalam Negeri memberhentikan, kemudian kami akan menggantikan lagi yang diberhentikan. Kemudian diparipurnakan lagi hingga disahkan Menteri Dalam Negeri lagi," katanya.
Baca Juga:Makmur HAPK akan Dicopot dari Ketua DPRD Kaltim oleh Partainya Sendiri, Begini Responnya
