SuaraKaltim.id - Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berlanjut dan semakin intensif pada 2025.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut seluruh proyek infrastruktur strategis yang sebelumnya sempat tertunda kini dipastikan akan dilanjutkan, termasuk bandara, tol, dan Istana Wakil Presiden.
Hal itu disampaikan Basuki saat berada di Jakarta, Kamis, 2 Mei 2025 lalu.
“Alhamdulillah, sudah ada kepastian untuk menyelesaikan pekerjaan lanjutan yang sebelumnya belum rampung. Kementerian PUPR akan melanjutkan semua proyek yang sudah dikontrak lewat skema multiyears,” ujar Basuki disadur dari ANTARA, Minggu, 4 Mei 2025.
Baca Juga:Hadapi Era IKN, PPU Siapkan RPJMD Terpadu dan Jalan Lingkar Strategis
Tak hanya infrastruktur fisik, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk proyek baru di kawasan inti pemerintahan (KIPP) juga sudah difinalkan.
Otorita IKN mengantongi dana Rp 5,4 triliun untuk pengaspalan jalan serta pembangunan kawasan pemerintahan.
Tambahan anggaran senilai Rp 8,1 triliun dari kementerian lain akan digunakan untuk pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif.
Basuki juga menekankan perlunya mempercepat mobilisasi tenaga kerja agar operasional IKN bisa dimulai tepat waktu.
Untuk periode 2025-2029, pembangunan tahap II IKN telah berjalan dengan total anggaran Rp 48,8 triliun dari APBN.
Baca Juga:Tak Hanya Infrastruktur, IKN Juga Bangun SDM Lewat Sekolah Internasional
Anggaran ini mencakup pembangunan gedung parlemen dan pengadilan, serta pembukaan akses menuju wilayah perencanaan (WP) 2.
Tak kalah penting, sebagian dana digunakan untuk pemeliharaan fasilitas yang sudah selesai, agar infrastruktur tidak cepat rusak.
Di luar itu, pembangunan IKN juga akan ditopang skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) senilai Rp 60,93 triliun, termasuk untuk membangun hampir 100 tower apartemen dan lebih dari 100 rumah tapak.
“Semua sudah dalam tahap pelaksanaan. Kita ingin menunjukkan bahwa Nusantara bukan sekadar rencana, tapi kota masa depan yang sedang dibangun,” tegas Basuki.
Arah Baru Hunian di IKN, Maruarar: Harus Terstruktur
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat penyediaan hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia dijadwalkan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam waktu dekat.
Hal itu disampaikan Maruarar Sirait saat di Jakarta, Kamis, 17 April 2025 kemarin.
“Kita akan bahas langsung dengan Pak Basuki dan juga Pak AHY agar ada kesepakatan yang konkret terkait hunian di IKN. Sebelumnya kita sempat bangun beberapa tower, ke depan harus lebih terstruktur,” ujar Ara, sapaannya, dikutip dari ANTARA, Minggu, 4 Mei 2025.
Maruarar menyebut pertemuan tersebut direncanakan berlangsung terbuka dan bisa diliput oleh media. Ia berharap agenda itu bisa digelar paling lambat akhir bulan ini.
“Agar jelas posisi dan arah kebijakan kita soal IKN,” tambahnya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari konsolidasi untuk memastikan rencana pembangunan tahap II IKN berjalan sesuai target.
Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pembangunan periode 2025–2029 telah dimulai.
Fokusnya antara lain pada pembangunan kompleks pemerintahan legislatif, yudikatif, serta infrastruktur penunjang dengan dana APBN sebesar Rp 48,8 triliun.
Anggaran tersebut tidak hanya ditujukan untuk proyek baru, tetapi juga untuk pemeliharaan fasilitas yang telah rampung.
Selain dana APBN, pembangunan juga didukung skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai mencapai Rp 60,93 triliun.
Dana KPBU ini akan digunakan untuk membangun 97 tower apartemen, 129 rumah tapak, jaringan jalan, multi utility tunnel sepanjang lebih dari 130 km, hingga pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Dengan melibatkan kementerian teknis, otorita IKN, serta dukungan pembiayaan campuran, pemerintah ingin memastikan pembangunan hunian dan infrastruktur di Nusantara berlangsung terintegrasi dan berkelanjutan.
