Menurut Subari, kekosongan stok BBM tidak hanya terjadi pada Pertamax, tetapi juga kerap terjadi pada Pertalite. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan menjadi bahan pertanyaan publik.
“Distribusi energi yang terganggu tidak hanya mempersulit mobilitas warga tetapi juga berpotensi menimbulkan kepanikan jika tidak ditangani dengan segera dan disertai keterbukaan informasi,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya kehadiran Pertamina Patra Niaga untuk memberi penjelasan resmi sekaligus menyampaikan kondisi riil di lapangan secara transparan.
“Kami tidak ingin spekulasi berkembang di tengah masyarakat. Maka dari itu, klarifikasi resmi dari Pertamina Patra Niaga sangat diperlukan dalam waktu dekat,” lanjutnya.
Baca Juga:Kejati Kaltim Tahan Dua Tersangka Korupsi Reklamasi Tambang CV Arjuna
Komisi II akan segera menjadwalkan pertemuan tersebut untuk mengevaluasi sistem distribusi BBM di Balikpapan, sekaligus mencari solusi jangka pendek agar pasokan kembali stabil.
“Jika memang ada hambatan teknis, pasokan dari kilang, atau persoalan logistik, hal itu harus disampaikan secara terbuka kepada publik agar tidak menjadi bola liar,” tegas Subari.
DPRD Balikpapan, menurutnya, memiliki tanggung jawab dalam pengawasan distribusi kebutuhan pokok, termasuk BBM. Mereka ingin memastikan tidak ada pihak yang terdampak secara tidak adil akibat gangguan pasokan.
“Kami ingin memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, baik konsumen maupun pelaku usaha, akibat distribusi yang tersendat,” ujarnya.
Di lapangan, antrean kendaraan di SPBU kian memanjang. Pantauan di SPBU MT Haryono menunjukkan antrean kendaraan roda empat mengular hingga sekitar satu kilometer. Pihak kepolisian pun dikerahkan untuk membantu mengurai kemacetan.
Baca Juga:Pemprov Kaltim Dorong Internet Gratis hingga Pelosok Desa
Tertulis di papan informasi SPBU bahwa Pertamax dan Pertamax Turbo sedang dalam proses pengiriman, memperkuat dugaan adanya gangguan distribusi.
Miswanto, seorang sopir angkot, mengaku telah mengantre selama lebih dari 30 menit untuk mendapatkan BBM.
“Ya kalau antre begini kami rugi waktu,” keluhnya.
Meski biasanya menggunakan Pertalite, ia tetap terdampak karena antrean kendaraan untuk jenis BBM lain juga meningkat tajam. Waktu operasionalnya untuk mencari penumpang pun terpangkas.
"Kondisi antre seperti ini sudah berlangsung selama dua hari sejak hari Minggu, kalau sudah begini kami juga ikut terkena imbas," tuturnya.
Komisi II DPRD juga berencana mengumpulkan data dari SPBU sebagai pembanding terhadap informasi resmi dari distributor.
