SuaraKaltim.id - Upaya menyatukan arah kebijakan pendidikan antara daerah dan provinsi terus dilakukan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) kini tengah menyelaraskan program beasiswa daerah dengan program pendidikan gratis dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) yang dikenal sebagai Gratispol.
Langkah ini dilakukan bersama Tim Transisi Pemprov Kaltim, agar penyaluran bantuan pendidikan menjadi lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Hal itu disampaikan Bohari Yusuf, Koordinator Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Tim Transisi Pemprov Kaltim di Sangatta, Kamis, 3 Juli 2025.
Baca Juga:Tak Hanya Gratispol, Kaltim Siapkan 1.000 Sertifikat Konstruksi untuk Warganya
"Nanti ada data dari Pemkab Kutim yang disaring oleh Pemprov Kaltim terkait siapa saja mahasiswa yang mendapatkan program beasiswa, agar lebih terintegrasi," ujar Bohari, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Menurutnya, salah satu fokus sinkronisasi adalah menghindari potensi penerima manfaat ganda dari dua program berbeda.
Dengan adanya integrasi data, program beasiswa dari kabupaten tidak akan tumpang tindih dengan Gratispol.
"Tidak boleh ada yang dapat double, jadi kalau sudah dapat beasiswa dari Pemkab Kutim, ya tidak bisa lagi mendapatkan beasiswa Gratispol," tegas Bohari.
Selain mengawal ketepatan sasaran, ia juga mendorong kabupaten/kota lain di Kaltim untuk membuat program serupa.
Baca Juga:Gratispol Masih Gelap, DPRD Kaltim Desak Pemprov Benahi Komunikasi Publik
Menurutnya, partisipasi pemerintah daerah dalam penyediaan beasiswa sangat penting untuk mendukung misi pendidikan gratis secara menyeluruh.
"Justru kami mengutamakan kabupaten/kota untuk membantu melalui program beasiswa. Kami harap semua daerah di Kaltim dapat memprogramkan," ucapnya.
Pemerintah Kutim menyambut baik langkah ini. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kutim, Nurkholis, menegaskan bahwa seluruh skema beasiswa yang disalurkan dari anggaran daerah nantinya akan terkoneksi dengan Gratispol.
"Semua kategori beasiswa di Kutai Timur, dipastikan tidak dapat Gratispol. Karena program ini menyesuaikan program Pemprov Kaltim," jelasnya.
Nurkholis juga memastikan, begitu data penerima beasiswa Kutim rampung, pihaknya segera menyerahkannya ke Pemprov untuk proses sinkronisasi.
"Melalui program beasiswa Kutai Timur, dapat memberikan bantuan keringanan biaya kepada seluruh masyarakat yang mengemban pendidikan di berbagai perguruan tinggi," tandasnya.
GratisPol Dinilai Elitis, Sosiolog: Semangat Awal Program Kini Makin Kabur
Meski diluncurkan dengan semangat menghapus hambatan biaya pendidikan, program GratisPol milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat kritik tajam dari kalangan akademisi.
Program ini dinilai belum mampu menjangkau kelompok paling rentan, bahkan berpotensi memperkuat ketimpangan yang sudah lama mengakar.
Dalam diskusi publik bertema “Arah Program GratisPol dan Masa Depan Pendidikan Kaltim” yang digelar di Teras Samarinda pada Senin, 30 Juni 2025, sosiolog Sri Murlianti menyampaikan bahwa kebijakan ini justru cenderung mengulang pendekatan lama yang elitis.
“Program ini tidak jauh berbeda dari beasiswa konvensional yang sudah ada sebelumnya. Semangat awalnya untuk menghapus hambatan biaya dan birokrasi bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, justru makin kabur,” ujar Murlianti, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 2 Juli 2025.
Menurutnya, pola seleksi dan pelaksanaan program pendidikan di Kaltim selama ini terlalu fokus pada capaian akademik, tanpa melihat ketimpangan sosial dan geografis yang menghambat siswa dari wilayah pedalaman.
“Anak-anak desa bukan tidak mampu, mereka hanya tidak pernah diberi ruang untuk berkembang sejak pendidikan dasar. Mereka tertinggal bukan karena bodoh, tapi karena sistemnya timpang sejak awal,” katanya.
Murlianti mencontohkan kondisi nyata di Desa Enggelam, Kutai Kartanegara (Kukar), di mana akses ke sekolah dasar saja memerlukan perjalanan jauh.
Ketimpangan semakin terasa di jenjang SMP, karena fasilitas pendidikan umumnya hanya tersedia di ibu kota kecamatan, sementara beban biaya menjadi kendala besar bagi banyak keluarga.
“Kalau kita bicara generasi emas Kaltim, faktanya 80 persen anak-anak dari pedalaman bahkan tidak sampai ke SMA, apalagi perguruan tinggi. Yang dibantu selama ini hanya 20 persen yang berhasil keluar dari lingkaran ketimpangan itu,” tegasnya.
Murlianti juga menyoroti pendekatan GratisPol yang masih terbatas hanya pada pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Padahal, bagi mahasiswa dari desa, beban utama justru terletak pada kebutuhan hidup sehari-hari seperti tempat tinggal dan makan.
“UKT itu hanya seperlima dari total biaya pendidikan. Kalau hanya itu yang ditanggung, keberpihakan kita masih setengah hati. Lebih baik kos dan makan yang ditanggung, daripada hanya UKT,” ujarnya.
Ia mengingatkan, jika tak ada keberpihakan nyata melalui skema afirmatif, subsidi pendidikan justru akan dinikmati oleh mereka yang relatif sudah mampu secara sosial dan ekonomi.
“Yang sering terbantu justru anak-anak elite desa yang sudah punya akses. Padahal, yang paling membutuhkan justru tidak sanggup kuliah sejak awal,” katanya.
Sebagai solusi, Murlianti menekankan perlunya reformulasi arah kebijakan pendidikan di Kaltim, dengan menjadikan afirmasi sosial sebagai fondasi utama.
“Cukup pastikan mereka yang tadinya tidak sanggup kuliah jadi bisa kuliah. Tidak perlu semuanya berprestasi tinggi. Itu sudah langkah besar dalam menciptakan keadilan pendidikan,” pungkasnya.
