SuaraKaltim.id - Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyoroti praktik-praktik tidak sehat dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bontang.
Ia secara tegas meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk menutup rapat-rapat celah "titipan" yang kerap kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan, termasuk pejabat.
Pria yang akrab disapa AH ini mengaku kewalahan menghadapi derasnya permintaan dari para orang tua murid yang ingin anaknya masuk ke sekolah-sekolah tertentu, meski tidak sesuai zonasi.
"Saya terima terus wali murid minta tolong. Jadi kalau begini terus bagaimana mau sistemnya baik. Jadi akan dievaluasi," ucap Agus Haris, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Kamis, 10 Juli 2025.
Baca Juga:SMA 10 Samarinda Pindah Lokasi, Ombudsman Pantau Proses PPDB Lebih Ketat
Ia menilai, ketimpangan dalam sistem seleksi sekolah kerap terjadi karena adanya jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua yang justru disalahgunakan. Celah inilah yang menurutnya sering menjadi pintu masuk bagi "titipan pejabat".
Tidak hanya menyoroti proses seleksi, Agus juga meminta agar Disdikbud melakukan pemerataan fasilitas di seluruh sekolah negeri.
Dengan begitu, keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak di sekolah-sekolah unggulan berbasis gengsi bisa diminimalisasi.
"Ini ada yang orang tuanya mau di SMP Negeri 1. Padahal rumahnya di Loktuan kan dekat di SMP 5. Hanya persoalan gengsi saja. Ini yang musti diperhatikan," sambungnya.
Menurutnya, praktik "orang dalam" justru berpotensi merugikan anak-anak yang berhak, namun gagal diterima karena kalah dari intervensi titipan.
Baca Juga:Tak Dipecat, Honorer Bontang Beralih Jadi PPPK Paruh Waktu
Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem PPDB harus dilakukan menyeluruh dan menyentuh aspek keadilan sosial.
"Harusnya semua sekolah kualitasnya sama. Kami akan pelototi ini. Agar sistem pendidikan di Bontang baik," pungkas politisi Partai Gerindra itu.
Bukan Gelombang Kedua, Samarinda Hanya Sempurnakan Kuota Sisa PPDB
Meski Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026 telah rampung, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda belum menutup sepenuhnya proses penerimaan siswa baru.
Masih terdapat ribuan bangku kosong di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan segera diisi melalui mekanisme khusus.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan hal itu usai menerima laporan hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dari Dinas Pendidikan dan tim pengawasan di Anjungan Karangmumus Balai Kota, Senin, 7 Juli 2025.
Berdasarkan laporan tersebut, diketahui masih ada sisa kuota yang cukup signifikan.
Untuk tingkat SD, dari daya tampung sebanyak 12.118 kursi, baru terisi 9.886 siswa. Artinya, terdapat 2.322 bangku kosong.
Sementara di jenjang SMP, dari 10.004 kursi yang tersedia, baru terisi 9.211, menyisakan 962 kursi belum terisi.
Menanggapi hal itu, Andi Harun menepis anggapan bahwa pengisian sisa kuota berarti membuka gelombang kedua.
“Jadi bukan membuka kembali ya, beda. Tidak ada istilah gelombang kedua. Ini hanya terbatas pada kita akan penuhi sisa kuota yang masih tersisa,” ungkapnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 10 Juli 2025.
Untuk menjamin proses yang tetap akuntabel, ia telah memerintahkan tim teknis menyusun petunjuk teknis (juknis) baru. Penekanan kuat juga diberikan pada integritas dan transparansi.
“Tetap tidak boleh ada titip-titipan. Tidak boleh ada perbuatan curang dalam penerimaan siswa, termasuk di sisa kuota ini,” tegasnya.
Pemkot akan memprioritaskan calon siswa yang sebelumnya sudah mendaftar di sekolah tujuan, namun belum diterima karena terbatasnya kuota pada gelombang pertama.
Siswa yang telah diterima di sekolah lain tidak diizinkan berpindah.
“Yang bisa diterima di antaranya adalah siswa yang sudah mendaftar di sekolah tersebut dan bisa dibuktikan. Kita akan mendahulukan siswa yang pernah mendaftar tapi tidak lolos di jalur pertama,” tambahnya.
Andi Harun menargetkan juknis pengisian kuota ini selesai hanya dalam waktu satu hari.
“Saya sudah minta juknisnya besok selesai. Saya sudah bisa tanda tangan juknisnya,” katanya.
Ia juga memastikan, seperti pada tahapan sebelumnya, seluruh proses ini akan diawasi ketat dengan membuka kanal aduan masyarakat. Posko pengawasan PPDB tetap dibuka selama tahapan ini berlangsung.
Saat ditanya penyebab masih adanya sisa kuota, Andi Harun menjelaskan bahwa hal itu bukan disebabkan oleh konsentrasi pendaftar di sekolah-sekolah favorit, melainkan karena ketatnya aturan zonasi.
“Ini terutama menyangkut domisili. SPMB kita kemarin sangat ketat, dan itu yang menyebabkan masih ada sisa kuota,” imbuhnya.
