Khusus dari APBD Kaltim, alokasi anggaran dialokasikan untuk kebutuhan pendukung, seperti penambahan daya listrik dan fasilitas non-bangunan, termasuk halaman sekolah.
Namun lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur, Seleksi siswa Sekolah Rakyat dipastikan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Harus masuk DTSEN. Itu prinsip dasarnya. Semua tetap harus terintegrasi,” tegas Andi.
Langkah tersebut diambil agar sasaran program benar-benar mengena pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan kelompok sosial rentan, sesuai mandat dari pemerintah pusat.
Baca Juga:Peluncuran Sekolah Rakyat Samarinda Tertunda, Fasilitas Provinsi Belum Siap
“Tujuannya, pemerintah daerah memastikan peserta yang diterima adalah mereka yang masuk kategori miskin ekstrem dan membutuhkan dukungan berkelanjutan,” ucapnya.
Sekolah Rakyat, kata Andi, menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat yang kerap terpinggirkan dari layanan pendidikan formal.
“Bukan sekadar pembangunan fisik, Sekolah Rakyat menjadi simbol hadirnya negara dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh anak, khususnya di Bumi Etam Kaltim,” ujarnya.
Hingga kini, sekolah rintisan yang dijadwalkan meluncur nasional pada 14 Juli 2025 itu belum resmi beroperasi karena bangunan utama belum sepenuhnya selesai.
Meski begitu, persiapan teknis seperti seleksi siswa dan tes kesehatan sudah berjalan.
Baca Juga:Asal Komentar!: Wali Kota Samarinda Semprot DLH Kaltim Soal Penilaian Sampah
Tiga lokasi di Samarinda yang telah diusulkan antara lain SMA Negeri 16 Samarinda, BPMP Kemendikdasmen Kaltim, dan BPVP Kaltim.
