“Jika setelah penyegelan mereka segera mengurus dan menyelesaikan kewajibannya, maka bukan tidak mungkin penyegelan bisa dicabut dalam waktu dekat,” sebutnya.
Satpol PP pun mengimbau agar penyegelan ini dijadikan bahan evaluasi bagi semua perusahaan penyedia layanan transportasi online.
Kepatuhan terhadap regulasi tarif dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab sosial korporasi terhadap mitra pengemudi dan ekosistem transportasi lokal.
“Kalau tidak taat aturan, maka konsekuensinya bisa sama. Ini bukan sekadar peringatan, tapi penegakan regulasi,” tutur Edwin.
Baca Juga:Kaltim Siapkan Perusda Ojol, Lawan Ketimpangan Tarif Aplikator Nasional
