IKN, Laboratorium Kota Masa Depan yang Mulai Dihuni

Jumlah ini ditopang oleh sekitar 5.000 tenaga konstruksi, dan akan terus bertambah seiring dimulainya aktivitas baru yang bisa melibatkan hingga 25.000 orang.

Denada S Putri
Kamis, 07 Agustus 2025 | 22:22 WIB
IKN, Laboratorium Kota Masa Depan yang Mulai Dihuni
Sebanyak 500 pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai berkantor di IKN Senin (3/3/2025). [Dok. OIKN]

SuaraKaltim.id - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak lagi semata-mata soal infrastruktur pemerintahan.

Di balik megaproyek ini, Indonesia tengah membangun sesuatu yang lebih besar: sebuah kota masa depan yang menjadi cikal bakal peradaban baru.

Inilah yang menjadikan investasi di wilayah sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menarik perhatian dunia.

Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat ditemui di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa, 5 Agustus 2025.

Baca Juga:PPU Siapkan Pemekaran dan Layanan Dasar di Sekitar IKN, Ajukan 50 Hektare ke Bank Tanah

"IKN hadir bukan sekedar sebagai pusat pemerintahan baru, tapi laboratorium hidup model kota masa depan Indonesia," tegas Basuki, disadur dari ANTARA, Kamis, 7 Agustus 2025.

Menurut Basuki, nilai strategis IKN tidak hanya terletak pada pembangunannya, melainkan juga pada perannya dalam membentuk pola hidup dan budaya baru yang berakar kuat di Indonesia namun berpandangan global.

"Investasi di IKN bukan hanya persoalan pembangunan, melainkan juga bagian dari membentuk peradaban baru yang berakar kuat dan mengarah ke dunia," lanjutnya.

Sebagai proyek strategis nasional, pembangunan IKN telah diatur dalam Undang-Undang dan didukung penuh oleh anggaran negara.

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) menjadi titik utama yang kini digarap secara intensif. Di zona 1A dibangun istana negara, sementara legislatif dan yudikatif berada di sisi kanan dan kiri kawasan.

Baca Juga:Pesisir Penyangga IKN, PPU Bangun Sekolah Rakyat untuk Anak Putus Sekolah

Pembangunan zona 1B juga telah dimulai, didorong oleh instruksi Presiden agar sektor legislatif dan yudikatif bisa rampung dalam tiga tahun.

"Kepala negara perintahkan pembangunan yudikatif dan legislatif segera diselesaikan dalam tiga tahun," jelas Basuki.

Untuk menopang tahapan pembangunan strategis berikutnya, pemerintah telah menyetujui alokasi APBN sebesar Rp 48,8 triliun untuk menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

Dari catatan Otorita IKN, nilai investasi yang telah terealisasi mencapai Rp 65,73 triliun.

Di sektor hunian, investasi berbasis skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah menembus Rp 63,3 triliun.

Sedangkan untuk proyek jalan dan terowongan multi utilitas (MUT) mencapai sekitar Rp 71,8 triliun. Investor pun datang dari dalam dan luar negeri.

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menyampaikan bahwa saat ini sekitar 1.200 aparatur sipil negara (ASN) sudah tinggal di kawasan IKN.

Jumlah ini ditopang oleh sekitar 5.000 tenaga konstruksi, dan akan terus bertambah seiring dimulainya aktivitas baru yang bisa melibatkan hingga 25.000 orang.

“Jadi IKN telah memiliki target pasar (market), agar ekosistem perkotaan IKN dapat berfungsi optimal dibutuhkan elemen-elemen pendukung,” ujarnya.

Pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB juga telah memilih 16 kementerian dan lembaga untuk relokasi tahap awal, yang melibatkan sekitar 3.500 ASN.

Selain itu, aktivitas wisata dan kunjungan kerja ke Nusantara juga menunjukkan tren yang meningkat, dengan ribuan turis lokal dan tamu-tamu resmi datang setiap harinya.

Potensi ekonomi yang terbuka lebar ini juga menarik minat sektor swasta. Salah satunya, Artha Graha Network menyatakan ketertarikannya untuk terlibat dalam pengembangan sektor jasa dan gaya hidup di IKN.

"Pembangunan IKN sangat menarik, khususnya untuk sektor hospitality dan food & beverage (F&B), kami akan pelajari lebih lanjut untuk investasi," ujar Michael Iskandar, perwakilan Artha Graha Network.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini