Mereka bertugas sebagai juru masak, juru cuci, petugas kebersihan, dan pengantar makanan. Aktivitas dapur bahkan dimulai sejak pukul 1 dini hari.
"Semua warga lokal di Bontang Barat kami berdayakan. Kebutuhan untuk masak juga kami dapat dari pasar tradisional di Bontang," tandas Raudatul.
Program MBG di Bontang menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah bisa sekaligus menjadi peluang pemberdayaan ekonomi komunitas setempat.
Pemerintah berharap, dampak baik ini dapat terus diperluas ke seluruh sekolah di Bontang secara bertahap.
Baca Juga:Sumardi Soroti Program Bontang Terang Terus: Banyak Wilayah Masih Gelap
PPDB Bontang Dievaluasi, Agus Haris: Tak Boleh Ada Jalur Orang Dalam
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyoroti praktik-praktik tidak sehat dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bontang.
Ia secara tegas meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk menutup rapat-rapat celah "titipan" yang kerap kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan, termasuk pejabat.
Pria yang akrab disapa AH ini mengaku kewalahan menghadapi derasnya permintaan dari para orang tua murid yang ingin anaknya masuk ke sekolah-sekolah tertentu, meski tidak sesuai zonasi.
"Saya terima terus wali murid minta tolong. Jadi kalau begini terus bagaimana mau sistemnya baik. Jadi akan dievaluasi," ucap Agus Haris, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Kamis, 10 Juli 2025.
Baca Juga:3.000 Warga Sidrap Masih Ber-KTP Bontang, Kutim Ambil Langkah Penertiban
Ia menilai, ketimpangan dalam sistem seleksi sekolah kerap terjadi karena adanya jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua yang justru disalahgunakan. Celah inilah yang menurutnya sering menjadi pintu masuk bagi "titipan pejabat".
Tidak hanya menyoroti proses seleksi, Agus juga meminta agar Disdikbud melakukan pemerataan fasilitas di seluruh sekolah negeri.
Dengan begitu, keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak di sekolah-sekolah unggulan berbasis gengsi bisa diminimalisasi.
"Ini ada yang orang tuanya mau di SMP Negeri 1. Padahal rumahnya di Loktuan kan dekat di SMP 5. Hanya persoalan gengsi saja. Ini yang musti diperhatikan," sambungnya.
Menurutnya, praktik "orang dalam" justru berpotensi merugikan anak-anak yang berhak, namun gagal diterima karena kalah dari intervensi titipan.
Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem PPDB harus dilakukan menyeluruh dan menyentuh aspek keadilan sosial.
